Oleh: Rudi Hasan
Jogjainside.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, menilai komitmen kontrak politik terhadap pimpinan KPK terpilih tidak seharusnya terjadi. Alasannya, tidak ada adatnya penegak hukum tunduk kepada kekuatan politik.
“Untuk menjadi aparat penegak hukum itu tidak boleh diikat dengan komitmen politik, pertama, apa karena kita hendak mewakili konstituen politik tertentu,” kata Laode di Jakarta, Selasa (10/9).
Dia menegaskan, tidak ada budaya afiliasi politik di KPK, sejak pertama kali lembaga itu dibentuk. Itulah mengapa KPK bisa getol menangkap koruptor dari berbagai latar belakang partai politik tanpa kecuali. Itu karena memang tak ada kepentingan politik di KPK.
Oleh karenanya, kata Laode, bisa dibayangkan jika pimpinan KPK punya kontrak politik dengan pihak tertentu. Sudah pasti akan ada konflik kepentingan yang bersangkutan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi KPK. Bisa jadi pemimpin terpilih akan loyal pada partai, bukan pada kebenaran.
“Harusnya dia loyal kepada penegakan hukum yang menjadi tujuan utama dari aparat penegak hukum itu bekerja,” ujarnya.
Menurut Syarif, KPK tak boleh dilemahkan dengan cara seperti ini. Pasalnya, sejak dulu KPK selalu menjaga jarak dengan perpolitikan. Dia pun kini merasa bersyukur lantaran tak terpilih dalam proses pencalonan kembali sebagai capim KPK, beberapa waktu lalu.
“Terus terang saya bersyukur nih, enggak lulus. Kalau saya harus disodorin komitmen politik seperti itu, waduh susah sekali,” kata dia. (AIJ)
